Keberhasilan Badan Usaha Milik Negara - BUMN PT Pelindo I untuk tidak terlibat dalam perebutan anggaran PMN (Penyertaan Modal Negara) dinilai sebagai hal positif. Kondisi ini menunjukkan perusahaan plat merah ini sudah dapat membangun kemandirian.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pelindo I perihal alasan tidak meminta PMN. Kita sungguh beri apresiasi karena itu berarti tidak menetek lagi kepada pemerintah. Kita berikan jempol kepada Pelindo yang mampu mandiri dalam konteks pengembangan daripada Pelindo ini," kata anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI Nasril Bahar dalam pertemuan dengan pimpinan PT Pelindo I di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumut, Selasa (17/2/15).

Pada bagian lain wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini memberikan apresiasi atas keberhasilan program Bina Lingkungan PT Pelindo I yang menurutnya sudah sesuai dengan amanat UU no.19 tahun 2003 tentang BUMN.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi VI dari Fraksi PPP Iskandar Dzulkarnain Syaichu meminta penjelasan terkait upaya Pelindo I melakukan pembangunan Terminal Muti Purpose di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara yang membutuhkan biaya investasi sebesar Rp4,99 triliun.

Secara khusus ia juga mengingatkan agar perusahaan BUMN ini dapat konsisten di jalur bisnis inti perusahaan. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jatim X ini juga meminta paparan tentang kondisi anak perusahaan PT Pelindo I dengan prospek bagus dan yang masuk kategori gagal.

Dalam penjelasannya Direktur Bisnis PT Pelindo I Syahputra Sembiring mengatakan salah satu alasan mengapa perusahaannya tidak mengajukan PMN adalah karena saat ini posisi kas perusahaan cukup memadai Rp1,27 triliun. Selain itu kegiatan pengembangan pelabuhan juga dilakukan melalui sinergi BUMN dan dukungan perbankan.

"Kita berbangga pengembangan Kuala Tanjung sampai hari ini tidak menggunakan dana asing," kata dia. Dalam kesempatan kunjungan tersebut Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI yang dipimpin Heri Gunawan memantau sejumlah fasilitas Pelabuhan Belawan diantaranya jalur khusus keretaapi untuk mengangkut minyak sawit (CPO). (iky) foto: ibnur/parle/hr